MBKM: Kebebasan yang Dikemas, Kepentingan Industri yang Dijalankan

 

Oleh: Haikal

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diperkenalkan sebagai jawaban atas kebekuan kurikulum kampus yang dianggap terlalu teoretis dan jauh dari ranah dunia kerja. Pertanyaannya disini yaitu, apakah program ini benar-benar memerdekakan cara mahasiswa berpikir, atau sekadar memindahkan proses pembentukan tenaga kerja dari ruang kuliah dengan label yang baru. Jika tujuannya murni akademik, mengapa indikator keberhasilannya justru diukur dari jumlah mahasiswa yang terserap magang berbayar di sebuah korporasi. Kebebasan yang ditawarkan terasa lebih menyerupai jalur cepat menuju kesiapan kerja ketimbang ruang eksplorasi keilmuan. Ini yang perlu dipertanyakan sejak awal sebelum membahas detail teknis programnya.

Kata "Merdeka" juga perlu dibongkar maknanya, karena pada praktiknya kebebasan ini tidak datang tanpa syarat. Mahasiswa dilabeli bebas memilih magang, akan tetapi pilihan itu dibatasi oleh perusahaan mana yang membuka slot dan kriteria apa yang mereka tetapkan. Tanggung jawab mendidik yang semula ada di tangan dosen sebagian bergeser ke pembimbing lapangan di perusahaan, yang orientasinya jelas berbeda dari pendidikan akademik. Mahasiswa lantas dituntut menyesuaikan diri dengan standar kerja korporasi, bukan standar keilmuan kampus. Pergeseran tanggung jawab ini jarang dibicarakan secara terbuka dalam narasi resmi program.

Dalam memahami pergeseran ini, konsep pemikiran kerja dari Karl Marx cukup relevan dipakai sebagai basis analisis. Mahasiswa magang sering ditempatkan pada tugas-tugas teknis berulang yang minim kaitan dengan proses berpikir kritis yang dibangun di bangku kuliah. Mereka bekerja sesuai target dan SOP perusahaan, tanpa banyak ruang untuk mempertanyakan mengapa pekerjaan itu harus dilakukan dengan cara tertentu. Akibatnya, mahasiswa keluar dari kampus bukan untuk memperluas wawasan teoretis, tapi untuk terbiasa dengan ritme kerja yang sudah ditentukan pihak lain. Ironinya, proses ini berjalan atas nama pembelajaran di luar kelas.

Pada tingkat regulasi, MBKM tidak bisa dilepaskan dari arah besar kebijakan pendidikan tinggi nasional yang makin mendorong komersialisasi melalui skema PTN-BH. Kampus dituntut mengejar capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), salah satunya jumlah mahasiswa yang ikut program magang bersertifikat, karena ini berkaitan langsung dengan alokasi pendanaan dari pemerintah. Tekanan ini membuat program studi terdorong menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri demi memenuhi target administratif, bukan semata demi relevansi keilmuan. Pendidikan tinggi pelan-pelan diarahkan untuk berfungsi sebagai pemasok tenaga siap pakai. Logika pendanaan berbasis capaian inilah yang sebenarnya menjadi mesin penggerak di balik gencarnya promosi MBKM ke kampus-kampus.

Dampak dari arah kebijakan ini tidak dirasakan secara setara oleh semua mahasiswa. Mahasiswa dari kampus di daerah pelosok jauh lebih sulit mengakses program magang bersertifikasi dibanding mahasiswa di kota besar yang punya jaringan, akses internet, dan informasi lebih memadai. Ketimpangan konversi SKS antar program studi juga membuat sebagian mahasiswa harus menanggung beban administratif tambahan hanya karena kampusnya belum punya sistem yang siap. Kebebasan yang digaungkan MBKM pada akhirnya lebih mudah diakses oleh mereka yang sudah berada dalam posisi diuntungkan secara ekonomi dan geografis. Mahasiswa dari latar belakang kurang mampu justru menghadapi rintangan tambahan untuk bisa "merdeka belajar".

Berbagai persoalan teknis di lapangan turut memperkuat kritik ini. Tidak sedikit laporan tentang keterlambatan pencairan uang saku magang dari pihak korporasi, yang membuat mahasiswa harus menunggu tanpa kepastian. Sebagian dosen pembimbing juga enggan mengonversi penuh 20 SKS magang karena meragukan kesesuaiannya dengan capaian pembelajaran program studi. Di sisi lain, ada pula keluhan soal jam kerja magang yang melebihi kewajaran tanpa perlindungan hak normatif sebagaimana berlaku bagi pekerja pada umumnya. Persoalan-persoalan teknis ini menunjukkan bahwa implementasi MBKM di lapangan masih jauh dari rancangan ideal yang dipromosikan secara nasional.

Jika ditarik ke konteks yang lebih luas, situasi ini sejalan dengan tren global mengenai keterkaitan pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja lintas negara, sebagaimana pernah disinggung dalam berbagai kajian komersialisasi pendidikan tinggi. Universitas di banyak negara berkembang menghadapi tekanan serupa untuk menyesuaikan kurikulum dengan permintaan industri agar tetap relevan secara ekonomi. MBKM dengan demikian bisa dibaca sebagai bagian dari pola yang lebih besar, bukan sekadar kebijakan lokal yang berdiri sendiri. Kampus-kampus didorong berkompetisi menyediakan lulusan yang "siap pakai" demi menjaga daya saing institusi. Pola ini membuat ruang otonomi keilmuan kampus semakin sempit dari waktu ke waktu.

Menyadari pola besar ini, mahasiswa perlu mengambil sikap kritis, bukan sekadar menerima program ini sebagai kebijakan yang sudah final dan tidak bisa dipertanyakan. Mahasiswa berhak menuntut transparansi soal kriteria konversi SKS, kejelasan hak selama magang, serta perlakuan yang setara bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang kampus. Forum mahasiswa, badan eksekutif, dan organisasi intra-kampus bisa menjadi saluran untuk menyuarakan evaluasi kebijakan ini ke pihak kampus maupun kementerian. Kritik yang disuarakan secara terbuka dan berbasis data lapangan jauh lebih efektif dibanding sekadar keluhan personal yang tidak terdokumentasi. Inilah saat yang tepat untuk mengubah posisi mahasiswa dari objek kebijakan menjadi pihak yang turut menentukan arah kebijakan.

Pada akhirnya, MBKM tidak harus ditolak secara total, tapi juga tidak boleh diterima tanpa evaluasi mendalam. Program ini punya potensi baik jika dijalankan dengan memperhatikan kesetaraan akses dan kejelasan hak mahasiswa magang. Namun jika dibiarkan berjalan hanya demi memenuhi target administratif kampus, MBKM berisiko menjadi sekadar alat pemenuhan kebutuhan industri dengan ongkos murah. Kampus, kementerian, dan mahasiswa perlu duduk bersama mengevaluasi implementasinya secara berkala, bukan hanya merayakan capaian kuantitatif di atas kertas. Pendidikan yang baik seharusnya tetap memberi ruang berpikir kritis, sembari membekali keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja.