Pada 16 Agustus 2024, pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengeluarkan SK Skorsing terhadap lima mahasiswa FEBI dengan alasan pelanggaran berupa aksi demonstrasi. Aksi tersebut dianggap tidak melanggar UU atau buku saku, namun berlandaskan pada Surat Edaran Rektor No. 259 yang membatasi mahasiswa dalam menyalurkan aspirasi. Padahal, UU menjamin hak mahasiswa untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat.
Menanggapi hal ini, LK FEBI mengadakan aksi demonstrasi di lobi FEBI pada Rabu, 21 Agustus 2024, untuk menuntut pencabutan SK Skorsing.
Ketua DEMA FEBI, Yahya Nur, mengatakan aksi ini bertujuan agar pimpinan fakultas segera mencabut SK Skorsing yang dikeluarkan oleh Dekan.
"Kami meminta pimpinan fakultas untuk segera mencabut SK Skorsing mahasiswa FEBI yang telah ditandatangani oleh Dekan," ujarnya.
M. Arjun, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJ-AK), menambahkan,
"SK Skorsing dikeluarkan karena pelanggaran aksi demonstrasi dalam menyampaikan aspirasi, padahal menyampaikan aspirasi adalah hak setiap orang."
Menurutnya, SK Skorsing ini tidak bisa diterima karena landasannya adalah SE Rektor No. 259, yang dianggap merenggut hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi.
Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa SK Skorsing tidak akan dicabut.
"SK Skorsing dikeluarkan atas dasar perintah dari Rektor ke Dewan Kehormatan Universitas (DKU) yang tidak bisa diganggu gugat. Persoalan surat edaran adalah wewenang universitas," ujarnya.
Oleh karena itu, aksi demonstrasi LK FEBI ditujukan untuk menuntut pencabutan SE Rektor No. 259 dan SK Skorsing. Mereka menilai keluarnya surat ini sebagai bentuk pembungkaman yang membatasi mahasiswa dalam menyampaikan pendapat, padahal menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara Indonesia.
Penulis: Rizki Farhan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar