Green Zakat, Masih Sesuai Syariah?

Oleh: Aliyah Banowati Azalia Dwi Putri Rahman

Perlu kita tau bahwa di era sekrang pengelolaan zakat di Indonesia terus mengalami perkembangan, tidak hanya dalam aspek penghimpunan, tetapi juga dalam inovasi pemanfaatannya. Salah satu konsep yang belakangan muncul adalah green zakat, yaitu pemanfaatan dana zakat untuk mendukung program lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Inisiatif ini diluncurkan melalui kolaborasi lembaga zakat dan perbankan syariah dengan tujuan memperluas manfaat zakat, agar tidak hanya digunakan untuk bantuan konsumtif, tetapi juga untuk program yang berdampak jangka panjang bagi masyarakat. Konsep ini menarik perhatian karena dinilai mampu menjawab tantangan sosial modern seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kebutuhan ekonomi berkelanjutan. Namun, muncul pertanyaan penting dari perspektif syariah: apakah penggunaan zakat untuk program lingkungan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ajaran Islam?

Tapi yang perlu kita ingat, dalam ajaran Islam, zakat memiliki aturan yang jelas mengenai penerimanya, yaitu delapan golongan atau asnaf. Ketentuan tersebut tercantum dalam Al-Qur’an dan menjadi dasar utama dalam pendistribusian zakat. Secara tradisional, zakat lebih banyak disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif kepada fakir dan miskin, seperti kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan. Namun, perkembangan zaman menuntut pendekatan yang lebih produktif agar zakat tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat, tetapi juga mampu mengangkat kesejahteraan penerimanya secara berkelanjutan. Konsep zakat produktif kemudian berkembang, termasuk pemanfaatan zakat untuk pemberdayaan ekonomi, pelatihan usaha, dan program sosial lainnya. Green zakat muncul sebagai bentuk lanjutan dari inovasi tersebut, dengan fokus pada kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan.

Pendukung konsep green zakat berpendapat bahwa program lingkungan pada dasarnya juga bertujuan membantu masyarakat, terutama kelompok rentan. Misalnya, penghijauan lahan kritis dapat meningkatkan sumber mata pencaharian petani, pengelolaan sampah dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat miskin, dan konservasi air dapat membantu daerah yang mengalami kekeringan. Dengan demikian, dana zakat tetap diarahkan kepada kemaslahatan umat, khususnya kelompok mustahik. Dalam perspektif ini, penggunaan zakat untuk program lingkungan dianggap masih sejalan dengan tujuan zakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Namun demikian, sebagian kalangan juga mengingatkan bahwa penggunaan zakat harus tetap berhati-hati agar tidak keluar dari ketentuan syariah. Jika dana zakat digunakan untuk program lingkungan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan mustahik, maka dikhawatirkan menyimpang dari tujuan utama zakat. Misalnya, jika zakat digunakan untuk proyek lingkungan berskala besar tanpa memastikan manfaatnya bagi kelompok penerima zakat, maka penggunaan tersebut dapat dipertanyakan dari sisi syariah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap program green zakat memiliki sasaran yang jelas dan memberikan manfaat langsung kepada mustahik.

Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi hal penting dalam implementasi green zakat. Masyarakat sebagai muzakki perlu mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana dana zakat digunakan dan siapa yang menerima manfaatnya. Tanpa transparansi yang baik, inovasi green zakat berpotensi menimbulkan keraguan di masyarakat. Padahal, kepercayaan publik merupakan faktor utama dalam meningkatkan penghimpunan zakat. Jika masyarakat yakin bahwa zakat dikelola secara profesional dan sesuai syariah, maka potensi zakat nasional yang besar dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan umat.

Dari perspektif maqashid syariah, penggunaan zakat untuk program lingkungan dapat dikaitkan dengan upaya menjaga kehidupan dan keberlanjutan sumber daya. Lingkungan yang sehat akan mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang sangat bergantung pada sumber daya alam. Namun, penerapan konsep ini harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak menggeser fungsi utama zakat. Zakat bukanlah dana umum yang dapat digunakan untuk semua kepentingan sosial, melainkan dana ibadah yang memiliki aturan khusus. Oleh karena itu, integrasi antara inovasi dan kepatuhan syariah menjadi kunci keberhasilan green zakat.

Dalam konteks Indonesia, potensi zakat sangat besar dan dapat menjadi instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Inovasi seperti green zakat dapat menjadi langkah positif jika dikelola dengan baik. Program lingkungan yang melibatkan masyarakat miskin, seperti pertanian ramah lingkungan, pengelolaan limbah berbasis komunitas, atau konservasi air untuk daerah rawan kekeringan, dapat menjadi contoh implementasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pendekatan ini, zakat tidak hanya membantu kebutuhan dasar, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, konsep green zakat membuka ruang diskusi baru mengenai pengelolaan zakat di era modern. Pertanyaan mengenai kesesuaian dengan prinsip syariah merupakan hal yang wajar dan justru penting untuk menjaga kemurnian tujuan zakat. Inovasi tetap diperlukan agar zakat dapat menjawab tantangan zaman, namun harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan syariah dan prinsip transparansi. Dengan demikian, green zakat dapat menjadi solusi yang tidak hanya relevan secara sosial, tetapi juga tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pertanyaan “Zakat untuk Lingkungan, Sesuai Prinsip Syariah?” menjadi refleksi agar pengelolaan zakat terus berkembang tanpa meninggalkan landasan syariah yang menjadi dasar utamanya.

Penulis merupakan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar