Mahasiswa dan Organisasi: Apakah Lembaga Kemahasiswaan Masih Memiliki Ruang untuk Berkarya?

 

Lembaga kemahasiswaan seharusnya menjadi tempat bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran kritis, berdiskusi tentang perubahan sosial, politik, dan ilmiah, serta merumuskan gagasan-gagasan besar yang dapat memberikan dampak bagi masyarakat. Sebagai agen pembawa obor intelektual, lembaga kemahasiswaan idealnya harus mampu menjadi ruang di mana mahasiswa tidak hanya sekadar menerima pengetahuan, tetapi juga bertanggung jawab untuk menggali pertanyaan-pertanyaan besar yang berpotensi mengubah dunia. Namun kenyataannya, banyak lembaga kemahasiswaan kini terperangkap dalam rutinitas yang jauh dari tujuan mulianya. Kegiatan-kegiatan seremonial seperti pelantikan, orientasi, dan acara hiburan lebih mendominasi agenda mereka daripada kegiatan yang benar-benar mendalam dan mengasah intelektualitas.

Sebagaimana diungkapkan oleh Pramoedya Ananta Toer dalam Bumi Manusia, pendidikan seharusnya membentuk individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga kritis dan berani bertanggung jawab terhadap perubahan sosial. Namun, hari ini, banyak lembaga kemahasiswaan yang terjebak dalam rutinitas yang tidak membawa kita menuju tujuan tersebut. Lembaga kemahasiswaan yang seharusnya menjadi ruang untuk menggali ide-ide besar kini lebih fokus pada mempertahankan eksistensi dan menyelenggarakan kegiatan yang lebih bersifat formalitas.

Seharusnya, lembaga kemahasiswaan berfungsi sebagai pusat intelektual, tempat mahasiswa belajar untuk bertanya, berpikir kritis, dan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan besar yang ada di dunia ini. Dalam Pedagogical Issues in Higher Education , dijelaskan bahwa pendidikan tinggi harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pemikiran kritis, bukan sekadar menerima informasi tanpa pertanyaan. Namun, banyak organisasi mahasiswa saat ini lebih berfokus pada pencitraan dan acara seremonial daripada kegiatan intelektual yang sesungguhnya. Program seperti seminar ilmiah, diskusi kritis, atau penelitian ilmiah sering kali terabaikan, sementara acara-acara seperti pelantikan pengurus dan hiburan lebih sering menjadi pilihan utama. Dalam banyak hal, situasi ini sangat berbanding terbalik dengan nilai-nilai yang diusung dalam buku Pendidikan kaum tertindas oleh Paulo Freire. Dalam karya tersebut, Freire mengemukakan bahwa pendidikan harus mengedepankan pembebasan dan membuka ruang untuk pembentukan kesadaran kritis terhadap ketidakadilan yang ada, bukan sekadar menerima pengetahuan dari pihak yang lebih kuat.

Freire mengajarkan kita bahwa pendidikan yang tidak kritis dan transformatif hanya akan menciptakan individu-individu yang pasif, yang tidak mampu mempertanyakan struktur sosial dan politik yang ada. Dalam konteks ini, lembaga kemahasiswaan yang tidak berfungsi sebagai ruang untuk berpikir kritis justru berperan dalam mempertahankan status quo yang ada, yang membuat mahasiswa lebih fokus pada aktivitas yang bersifat formalisme dan tidak mengubah keadaan sosial yang lebih luas.

Krisis dalam lembaga kemahasiswaan juga tercermin dalam menurunnya minat mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan organisasi. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan akses informasi yang semakin mudah, mahasiswa lebih tertarik untuk mengejar prestasi praktis—seperti magang, kursus online, atau membangun karir pribadi—daripada melibatkan diri dalam kegiatan yang terasa tidak relevan dengan pengembangan diri mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Nicholas Carr dalam The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains (2010), meskipun teknologi memberi kita akses informasi yang luar biasa, media digital juga menciptakan kecenderungan untuk mencari hiburan instan daripada pemikiran yang mendalam. Dalam kondisi ini, mahasiswa semakin teralienasi dari kegiatan intelektual yang berpotensi membawa perubahan, karena mereka lebih tertarik pada kenyamanan dan kesenangan yang ditawarkan oleh dunia digital.

Namun, di sisi lain, ini juga menyentuh bagian penting dari pendidikan, yakni kemampuan untuk menghadirkan pertanyaan dan mendorong dialog kritis. Teknologi seharusnya bisa dimanfaatkan oleh lembaga kemahasiswaan untuk menyebarluaskan pemikiran kritis, bukan sebagai alat untuk sekadar menciptakan hiburan atau pencitraan semata. Di sinilah, peran lembaga kemahasiswaan harus kembali digalakkan—untuk menciptakan ruang yang mengedepankan pemikiran mendalam, bukan hanya pencapaian praktis yang dapat diperoleh melalui teknologi.

Namun, perubahan adalah suatu keharusan. Lembaga kemahasiswaan tidak bisa lagi membiarkan diri mereka terjebak dalam rutinitas yang semakin tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam The Innovator's Dilemma (Clayton Christensen, 1997), Christensen menjelaskan bahwa organisasi yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman akan segera tergerus oleh kemajuan. Jika lembaga kemahasiswaan terus terjebak dalam rutinitas yang sama, mereka akan kehilangan relevansinya dan menjadi usang.

Lembaga kemahasiswaan harus kembali ke akar mereka—mengutamakan program-program yang mendorong pemikiran kritis dan intelektual. Sebagai bagian dari dunia pendidikan, mereka harus mampu menghidupkan kembali diskusi intelektual yang mendalam, serta mendorong mahasiswa untuk berpikir, berdiskusi, dan menghasilkan ide-ide baru yang mampu menyentuh isu-isu sosial dan ilmiah yang relevan. Ini adalah saatnya bagi lembaga kemahasiswaan untuk tidak hanya "berada" di kampus, tetapi untuk "bermakna" di dalamnya.

Jika lembaga kemahasiswaan ingin tetap relevan, mereka harus mampu mengintegrasikan teknologi dengan cara yang produktif. Media sosial, yang saat ini menjadi bagian penting dari kehidupan mahasiswa, harus dimanfaatkan untuk menyebarkan pengetahuan, mengadakan diskusi ilmiah, dan memperluas cakrawala berpikir mahasiswa. Dalam The Republic (Plato), Plato mengungkapkan pentingnya pendidikan untuk membentuk warga negara yang bijaksana dan terlibat dalam kehidupan sosial-politik. Lembaga kemahasiswaan perlu menyadari bahwa mereka adalah ruang yang dapat memperkuat atau melemahkan idealisme ini.

Dalam Pendidikan kaum tertindas, Freire menyarankan bahwa pendidikan harus melibatkan partisipasi aktif dari siswa dan tidak boleh menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, lembaga kemahasiswaan harus mendesain program-program yang tidak hanya fokus pada aspek sosial atau hiburan, tetapi juga pada pemberdayaan intelektual mahasiswa. Mereka harus kembali bertanya, "Apa yang seharusnya menjadi kontribusi kita terhadap masyarakat?" dan menggunakan posisi mereka untuk menantang ketidakadilan dan menciptakan perubahan sosial yang nyata.

Lembaga kemahasiswaan tidak bisa hanya bertahan hidup; mereka harus hidup dengan makna. Saatnya mengembalikan lembaga-lembaga ini kepada fungsi intelektual sejatinya—sebagai ruang untuk berpikir, menciptakan, dan berdiskusi. Jika mereka gagal untuk kembali ke akar mereka sebagai ruang intelektual, lembaga kemahasiswaan akan tertinggal, dan lebih parah lagi, mereka akan dilupakan oleh zaman. Mereka harus menjadi agen perubahan, atau mereka akan tergilas oleh laju perubahan itu sendiri.